Home Artikel Wanita Dalam Kancah Iftā

Wanita Dalam Kancah Iftā

171
0

Oleh: Lutfiah Muflihah*

Agama Islam sejak penyebarannya ke seluruh dunia telah merangkul berbagai kalangan dan mempersatukan umat tanpa memandang ras, agama, atau apapun. Syariatnya yang adaptif dengan apik dapat merangkum kemaslahatan hidup manusia, sehingga mampu diterapkan di setiap zaman dan tempat.

Al-Qur`an diturunkan kepada khâtim al-anbiyâ—merupakan kitab suci yang bersifat multifungsi, ia tidak hanya berperan sebagai wahyu, namun juga sebagai sumber hukum, jawaban dari berbagai persoaalan juga pedoman dan penuntun hidup manusia. Allah memperkaya al-Qur`an dengan hadis sebagai penjelas, penguat dan pelengkapnya, maka tidak diragukan mengapa Rasulullah Saw. memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh pada al-Qur`an dan Sunnah dengan harapan agar manusia tidak tersesat dalam menghadapi arus kehidupan.

Seiring berkembangnya zaman dan berubahnya gaya hidup manusia, hadir permasalahan-permasalahan kontemporer yang lebih kompleks. Salah satu upaya ulama dalam menjaga kemurnian agama adalah dengan menjawab permasalahan dengan pertanyaan yang bisa dikonsumsi semua kalangan umat. Jawaban-jawaban tersebut kemudian kita kenal dengan istilah fatwa. Masyarakat sering mendatangi ulama untuk meminta fatwa mengenai suatu permasalahan kontemporer yang tidak mereka pahami.

Kata fatwa dalam kamus Al-Muhîţ dan Lisân al-‘Arab merupakan kata tunggal yang berarti iftâ`, memiliki jamak fatawâ atau fatawî yang berarti memberikan jawaban atas suatu masalah. Secara terminologi, dalam buku Syarh Al-Muntahî, ia berarti penjelasan terhadap suatu hukum syariat berdasarkan dalil-dalil syar’i, sebagai jawaban atas pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut bisa bersifat nyata ataupun tidak.

Fatwa erat kaitannya dengan kemampuan ulama untuk memahami dalil-dalil syar’i sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Swt dan Rasul-Nya, karena merekalah pemilik warisan terbesar milik nabi yaitu ilmu, dan berhak tampil sebagai pencerah dalam persoalan keagamaan. Dari merekalah lahir para mufti atau seorang ahli dalam bidang syariat yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa bagi mustaftī (orang yang meminta fatwa). Tidak sembarang orang bisa menjadi mufti, karena fatwa bukanlah sembarang jawaban bagi suatu permasalahan, namun ia adalah produk syariat yang dihasilkan dari parafrase teks keagamaan (nuşūş syar’iyyah). Bahkam Ibnu Qoyyim  mengatakan, “Sesungguhnya keputusan hakim bersifat individual dan hanya berpengaruh bagi seseorang yang dijatuhi hukum tersebut, sedangkan fatwa dari seorang mufti merupakan syariat global yang berkaitan dengan mustaftī dan yang lainnya”.

Di Indonesia kita mengenal MUI (Majelis Ulama Indonesia), sebuah lembaga kompeten yang diisi oleh berbagai ulama dan memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa, di Mesir kita mengenal Darul Ifta. Kebanyakan negara Islam atau negara dengan penduduk Muslim yang banyak, memiliki seorang mufti atau lembaga fatwa yang bertugas untuk berkecimpung dalam ranah ifta` guna menghindari distorsi dalam agama. Namun di balik nama ulama yang sering bermunculan sebagai mufti, juga seiring berkembangnya isu kesetaraan gender, muncul pertanyaan besar dalam benak umat tentang apakah seorang wanita boleh berfatwa?

Terlepas dari isu kontemporer yang mengatasnamakan pembelaan terhadap hak perempuan, kita harus mengetahui terlebih dahulu esensi fatwa itu sendiri. Fatwa adalah penjelasan yang terperinci  mengenai suatu permasalahan yang berhubungan dengan hukum syariat dan dikeluarkan oleh seorang mufti. Mayoritas ulama menyepakati bahwa syarat-syarat seseorang diperbolehkan menjadi mufti meliputi syarat umum, syarat pokok dan syarat pelengkap. Syarat-syarat umum ialah baligh, muslim, sehat pikiran dan cerdas, sedangkan syarat pokok meliputi penguasaan terhadap kandungan al-Qur`an beserta ilmu-ilmunya serta menguasai hadits Nabi Muhammad Saw dan mahir berbahasa Arab berikut dengan kaidah-kaidahnya. Syarat-syarat tersebut masih harus ditambah dengan wawasan yang luas dan pengetahuan terhadap seluk beluk khilâfiyah.

Adapun apabila wanita berfatwa, bukanlah sesuatu yang dilarang apalagi diharamkan, karena syarat-syarat untuk berfatwa tidak mengharuskan apakah seorang mufti tersebut harus laki-laki, tidak tuli dan tidak buta (lihat, Al-Majmu’  jilid 1, hal. 41). Dengan demikian diperbolehkan bagi seorang wanita untuk berfatwa sebagaimana laki-laki dibolehkan untuk berfatwa, dengan perhatian bahwa ia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang mufti. Allah Swt berfirman, “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya” QS At-Taubah [9]:71. Ayat tersebut menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban beragama dan menyeru kepada kebenaran.

Syekh Ali Jum’ah dalam bukunya, Fatawâ al-Nisâ` berbicara secara khusus mengenai masalah wanita dan fatwa. Beliau menukil ayat Al-Qur`an yang berbunyi, “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. Pengetahuan yang dimaksud adalah hasil pendalaman yang diperoleh baik oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah sampai pada batas  memiliki wewenang untuk berfatwa mengenai suatu perkara dalam agama. Tentu hal tersebut dengan piranti-piranti khusus untuk memahami teks agama (naş) dan permasalahan kontemporer. Jika ia belum memenuhi kriteria tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia tidak diperbolehkan untuk berfatwa.

Contoh nyata dari wanita yang berfatwa bisa kita lihat dari para ummâhât al-mu`minîn  yang menjelaskan banyak hal mengenai hukum dan cara-cara bersuci kaum wanita. Seperti Sayyidah Maimunah bin Harits ra. yang menjelaskan tata cara mandi besar bagi wanita dan Sayyidah Aisyah ra. yang menjelaskan hakikat hukum istihadah. Ada pula Asma` binti Asad Al-Furat, seorang tâbi’iyyât yang berfatwa mengenai bolehnya seorang wanita untuk menjadi hakim di Mesir, jika telah memenuhi persyaratan, Khadijah binti Sahun Al-Maliki dan masih banyak lagi contoh dari mufti wanita yang memiliki kontribusi  terhadap fatwa yang sampai sekarang masih digunakan umat Islam.

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa seorang muslimah juga membutuhkan saudara perempuannya yang faqih dan berilmu untuk menghilangkan kabut yang menghalangi jalannya untuk mencapai apa yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Mengingat tidak adanya dalil atau kaidah fikih  yang melarang lahirnya fatwa dari seorang wanita, maka pintu bagi para wanita untuk membaca, menelaah dan belajar sebanyak-banyaknya terbuka lebar. Ulama harapan umat tidak hanya laki-laki, namun ulama ialah yang mampu menguasai ilmu pemahaman al-Qur`an dan sunnah lalu mengamalkannya serta sikap dan tindak tanduknya mencerminkan akidah dan akhlak islam. Wallâhu a’lam bi aş-şawâb .

*Penulis merupakan Pimpinan Umum Majalah Latansa IKPM Cabang Kairo periode 2017-2018 

 

 

 

 

 

               

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here